MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Referensi: Ridwan HR. 4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas. Hukum Administrasi Negara. varian : Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2014. 30. 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak terlaksananya COD. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Menimbang: a. 2014/No. UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Di da-Amar Putusan:1. Pasal 30. Pasal 30 (1) Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. 01 Nov 2014 / Administrator / Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Abstrak Bahwa perlu dibentuk UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, yang menjamin. menggantikan UU No. 2010. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara. 153 Tanjungpura Law Journal Vol. dan 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UMUM. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Nomor: 30/2014:Cibinong, Inspektorat - Disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminstrasi Pemerintahan (AP) tentu menjadi angin segar bagi penyelenggara pemerintahan, karena UU ini akan menjadi payung bagi badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan. 30 TAHUN 2014 TERHADAP PROSES PENGAJUAN SENGKETA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIM PENELITI I Gusti Ngurah Wairocana ; I Ketut Sudiarta ; I Wayan Bela Siki Layang. KESEHATAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN. SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Mengubah : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan hadirnya Perppu karena alasan mendesak. Perbedaan istilah tersebut dapat penulis. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. KETENTUAN UMUM . tulisan hukum. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. (Diatur dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun. 1 Menyatakan frasa “. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang berorientasi kepada pasien diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian; b. com ABSTRAK Penulisan skripsi ini membahas mengenai akibat hukum penyalahgunaan wewenang berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Pasal 30. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Dasar Hukum. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Mencabut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diperlukan untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi, dan kelestarian fungsi lingkungan dalam. 1, Article 35. Dr. Pustaka; Desa; Search. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tah2018 un tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja. STATUS PERATURAN. Fadli, S. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasca diundangkannya undang-undang ini menjadi berubah. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TENAGA KESEHATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dm spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. 5491, LL SETNEG: 31 HLM Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notarisa. UNDAN G-UNDANG REPUBL I K I NDON E S I A NOMOR 30 T AHUN 2014. Tanggal Penetapan / Pengundangan. The Government Administration Act is the legal basis for the government in carrying out governmental measures that provide legal protection for citizens for the. Untuk menjamin pelindungan terhadap masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin pelindungan terhadap Perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan. , hal. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Perbedaan mendasar antara Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. NOMOR 33 TAHUN 2014 . Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 30. Tenaga listrik sangat bermanfaat namun juga dapat membahayakan, oleh karena itu perlu diatur. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang. Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-undang. H. Sembunyikan. SALINAN UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN . Perubahan dilakukan cukup banyak karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan. Paragraf 3 Delegasi Pasal 13 (1) Pendelegasian. Untuk menjawab ini kita melihat latar belakang politik hukum terbitnya UU Nomor 30 tahun 2014 Jika kita baca secara cermat Penjelasan Umum dijelaskan,. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, secara hukum menempatkan pada pengaturan diskresi secara jelas terkait syarat, tujuan, batasan, prosedur yang dilakukan oleh seorang pejabat yang melakukan kekuasaan diskresi. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diperlukan untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi. Riko Syahrudin. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralDasar hukum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Lingkup pengaturan Undang-Undang tentang Keinsinyuran adalah cakupan Keinsinyuran, standar Keinsinyuran, Program. UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Berhubung wewenang adalah “kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk hubungan hukum”, maka 10 Sejalan dengan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, maka makna Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai pula keselarasannya dengan kewenangan PTUN, in cassu pengujian penyalahgunaan wewenang vide Pasal 21. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik IndonesiaNOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tanggal Penetapan30 Mei 2023;. Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PUTUSAN Nomor 58/PUU-XIII/2014. Untuk selanjutnya dalam penulisan ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan disebut UUAP. TENTANG. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang. Hum. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode tahun 2014-2019 merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menuai pro dan kontra dimasyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 (UU/2014/17) (2014) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sudarsono, S. 4. Perubahan ini menjadi pentingNOMOR 35 TAHUN 2014 . Bidang. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara. Administrasi Pemerintahan. Tahun Terbit. Untuk kasus yang kedua tindakan Kepala Daerah yang mengalihkan p>Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan. Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak. pdf ). Kewenangan. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik In- donesia T ahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. id ABSTRAK Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi. Kedua Undang – undang tersebut memiliki perbedaan dalam penggunaan istilah pada ketentuan umum. 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Hakikat Upaya Administratif dalam Negara Hukum Pancasila dan bagaimanakah prosedur upaya administratif menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan:. Di antara Pasal 1 angka 19 dan Pasal 1 angka 20 disisipkan 1 (satu) angka baru, yakni angka 19a sehingga berbunyi: Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,. 28 September 2020. Nomor: 30: Tahun: 2014: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 17/10/2014: Tanggal Diundangkan: 17/10/2014: Sumber: BN : Tempat Terbit: Jakarta: Status: Berlaku: Subjek: File Peraturan. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan H. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Dalam UU AP ini diatur mengenai tata. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. -. UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan menggantikan dan mencabut UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223); diubah sebagai berikut: 1. TENTANG . Paradigma penyelesaian sengketa tata usaha negara berubah sejak ditetapkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, upaya administratif dipilih sebagai jalan keluar untuk. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (UU. Penilaian Kinerja PNS dilakukan. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi,. B. c. 30,angka34,angka35,angka36,angka 39, angka 40,angka 41, angka 46,danangka 49. Politik dan Pemilu Dokumen : Pemerintah Pusat PERPPU 2014. NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 02 Oktober 2014 Tanggal Berlaku. Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut,. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik. 2, LN. Peraturan. diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semuaNOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. JAKARTA. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Untuk selanjutnya dalam penulisan ini. UU PTUN merupakan aturan formil, sedangkan UU. UU No. Frasa "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan " dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "setiap orang yang. Jakarta Tanggal Penetapan. 30 Mei 2023 / Administrator. Singkatan Jenis / Bentuk Peraturan. NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) UNDANG–UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah Undang-Undang yang dimaksudkan tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga keberadaan Undang-Undang ini benar- benar dapat mewujudkan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530); 4. Perubahan konsep Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebabkan gugatan onrechtmatige overheidsdaad yang dahulu merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, berubah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasar Hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan sebagai upaya. “Konsep Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan UU No. Nomor 3886); 3. 15 6 Ibid. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019. 2014/No. Tidak ada Hak Cipta atas:. Delegasi. Romana Harjiyatni, Francisca, “Peran Jurusita Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Setelah. bahwa dalam. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana umum energi nasional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. NOMOR 30 TAHUN 2007. Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu 10 (sepuluh) 11 Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tta Usaha Negara Transformasi dan Refleksi, (Jakarta:: Sinar Grafika,. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN. 1 Tahun 2004, LN No. perlindungan. NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 2014/No. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan Ada yang beranggapan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pelemahan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dikarenakan pada UUAP mengatur terkait dengan pengujian tindakan penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya di Pengadilan Tata Usaha Negara yang. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Beranda; Informasi Hukum . . sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan. BAB I . UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Andhika, Ahmad R. LN. NOMOR 6 TAHUN 2014. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. : 1. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. UU No. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam. Pasal 75 ayat (1) UU No 30 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atauDalam sistem hukum Indonesia, keberadaan AUBP tersebar di beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 30.